Salah satu kebijakan Mendikbud yang baru terkait pengelolaan perguruan tinggi tinggi yaitu dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS (PTS). Dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta bertujuan: mengembangkan saluran, pemerataan, kualitas, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruh daerah Indonesia, dan mengembangkan kualitas dan relevansi observasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Sedangkan Pembubaran PTN dan pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akhir mendapatkan layanan Pendidikan Tinggi yang tidak bermutu.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS, Apabila PTN atau PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak menyanggupi lagi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau Perguruan Tinggi Swasta, Perguruan Tinggi Negeri atau Badan Penyelenggara PTS tersebut mesti memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk Perguruan Tinggi Negeri atau PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi. Pemenuhan kembali jumlah dan jenis Program Studi dijalankan paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila rentang waktu telah dilampaui, tetapi jumlah dan jenis Program Studi belum mampu dipenuhi, maka PTN atau Badan Penyelenggara PTS mengajukan permintaan pergantian bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang paling sesuai dengan kondisi canggih PTN atau PTS tersebut. Apabila permohonan perubahan bentuk Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta telah diajukan, namun keputusan perubahan bentuk PTN atau PTS menjadi bentuk PTN atau PTS yang paling sesuai dengan keadaan canggih Perguruan Tinggi Negeri atau PTS tersebut belum diterbitkan oleh Menteri, keputusan ihwal bentuk Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta semula tetap berlaku sampai dengan keputusan pergantian bentuk Perguruan Tinggi Negeri atau PTS ditetapkan. Apabila PTN atau Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta tidak mengajukan permintaan perubahan bentuk PTN atau PTS, Menteri:
a. memutuskan perubahan Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk perguruan, politeknik, atau akademi menjadi bentuk PTN yang paling sesuai dengan kondisi mutakhir PTN tersebut;
b. mengusulkan terhadap Presiden pergeseran Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk universitas dan institut menjadi bentuk PTN yang paling cocok dengan keadaan mutakhir Perguruan Tinggi Negeri tersebut; atau
c. memutuskan pergantian PTS yang berbentuk universitas, institut, perguruan tinggi, politeknik, atau perguruan tinggi menjadi bentuk PTS yang paling cocok dengan kondisi canggih PTS tersebut.
Selengkapnya silahkan baca dan download lewat link Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (Perguruan Tinggi Negeri), dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ---DISINI---
Demikian info tentang Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS. Semoga ada keuntungannya, terima kasih.
EmoticonEmoticon