Daftar Cpns 2021? Pelajari Acuan Soal Dan Kunci Jawaban Twk Tata Negara Ini

Daftar CPNS 2021? Pelajari Contoh Soal dan Kunci Jawaban TWK Tata Negara ini pendikinfo.blogspot.com  - Seleksi CPNS 2021 kabarnya dikerjakan pada bulan Maret 2021 . Maka tidak ada salahnya untuk merencanakan berkas dan pengetahuan untuk mengikuti seleksi CPNS 2021 dari sekarang. Dalam ujian seleksi CPNS akseptor mesti mengisi aneka macam jenis soal, salah satunya soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan topik Tata Negara. Soal ini merupakan bagian dari Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang mau diujikan bagi para akseptor seleksi CPNS untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari empat Pilar Kebangsaan Indonesia. Empat Pilar Kebangsaan Indonesia itu meliputi; Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sistem tata negara Indonesia, Pemerintah sentra dan pemerintah kawasan, Sejarah perjuangan bangsa, Peranan Bangsa Indonesia, dan Kemampuan berbahasa indonesia . Tidak ada salahnya bagi yang ingin mengikuti seleksi cobaan CPNS kala selanjutnya atau CPNS 2021 untuk mempelajari soal ini dari kini biar saat pelaksanaan telah siap dan matang. Berikut beberapa teladan soal CPNS TWK Tata Negara dan pembahasannya yang dilansir Pendikinfo dari situs Info ASN: 1. Salah satu metode pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 yakni …. A. Negara menurut kekuasaan B. Negara menurut tata cara absolutisme C. Negara menurut kekuatan rakyat D. Negara menurut ketuhanan E. Negara berdasarkan tata cara konstitusi Jawaban: E 2. Lembaga Yudikatif sejak kurun reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dikerjakan oleh …. A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Dewan Perwakilan Rakyat (dewan perwakilan rakyat) D. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) E. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Pembahasan : Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang- Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung, tergolong pengaturan administrasi para Hakim. Jawaban: A 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan dewan yang anggota-anggotanya mewakili daerah atau provinsi masing-masing. Bagaimana prosedur penyeleksian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan berapa orang jumlah mereka yang mewakili setiap kawasan atau provinsi tersebut? A. Ditunjuk pribadi oleh gubernur di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang B. Dipilih langsung oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayahnya masingmasing dan jumlah mereka 4 orang C. Dipilih pribadi oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 4 orang D. Dipilih eksklusif oleh rakyat di daerahnya masing-masing dan jumlah mereka 5 orang E. Dipilih berdasarkan prestasi dan ketokohan di wilayahnya masingmasing dan jumlah mereka 5 orang Pembahasan: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ialah dewan yang anggotaanggotanya mewakili kawasan atau provinsi masing-masing. Setiap tempat atau provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 orang yang diseleksi eksklusif oleh rakyat di wilayahnya masing-masing. Jawaban: C 4. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawahi bidang …. A. pertanian dan pangan B. angkutandan infrastruktur C. industri dan perdagangan D. aturan, HAM, dan keselamatan E. kependudukan dan kemakmuran Pembahasan: Dari 9 komisi yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat (dewan perwakilan rakyat), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawahi bidang hukum, HAM, dan keamanan.  Jawaban: D 5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh …. A. Presiden dengan kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat B. Presiden dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat C. Mahkamah Konstitusi D. Mahkamah Agung E. Jaksa Agung Pembahasan: Berdasarkan pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jawaban: A 6. Pemegang kekuasan untuk membentuk undang-undang di Indonesia yakni …. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) B. Mahkamah Agung C. Mahkamah Konstitusi D. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) E. Komisi Yudisial Jawaban: D 7. Presiden berhak memutuskan peraturan peme r intah sebagai pengganti undang-undang yang harus menerima kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menunjukkan persetujuannya sehabis melakukan persidangan, maka langkah yang mesti dijalankan Presiden yakni …. A. mencabut peraturan pemerintah tersebut B. merevisi peraturan pemerintah tersebut untuk kemudian mengajukannya kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta kesepakatan C. mengganti peraturan pemerintah tersebut dengan peraturan pemerintah yang gres D. merubah peraturan pemerintah tersebut sampai sesuai dengan yang diinginkan Dewan Perwakilan Rakyat E. melakukan lobi politik kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pembahasan: Berdasarkan pasal 22 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Jawaban: A 8. Hukum perdata yakni .… A. aturan yang mengatur relasi hukum negara dengan orang, antara negara dan bab-bagiannya, antara negara yang satu dengan negara lainnya B. hukum yang memilih insiden atau tindakan kriminal C. aturan yang mengontrol antara negara dengan perorangan D. aturan yang menentukan keadaan atau kedudukan serta hak dan kewajiban pribadi E. aturan yang menertibkan hak, harta benda, dan korelasi antara orang dan orang dalam satu negara Jawaban: E 9. Salah satu landasan yuridis bangsa Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan bangsa lain di dunia ini yaitu …. A. Pasal 10 UUD 1945 B. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 C. Pasal 14 UUD 1945 D. Pasal 15 UUD 1945 E. Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 Jawaban: B 10. Bangsa Indonesia memandang untuk melaksanakan kolaborasi dengan bangsa lain di dunia ini alasannya …. A. Bangsa Indonesia memerlukan pengakuan internasional perihal keberadaannya B. Bangsa Indonesia memerlukan ilmu wawasan dan teknologi yang belum dikuasainya C. Bangsa Indonesia membutuhkan pertolongan bangsa-bangsa lain kalau terlibat konflik D. Bangsa Indonesia membutuhkan pertolongan internasional untuk melanjutkan pembangunan E. Bangsa Indonesia ialah bagian dari penduduk internasional Jawaban: E Informasi Pendidikan dalam versi Video mampu anda lihat di  Youtube Informasi Pendidikan Anda mampu juga menyaksikan Video Tutorial seputar Aplikasi Dapodik di  Youtube Solusi Dapodik Semoga berfaedah, Salam Pendidikan😊 https://pendikinfo.blogspot.com  
Sumber https://pendikinfo.blogspot.com